MBG dan Kesalahan Desain Negara: Saatnya Kembali ke Desa

Oleh: Gungde Ngurah Agung 

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sejatinya adalah gagasan mulia. Negara hadir memastikan anak-anak makan layak, sehat, dan bernutrisi. Namun dalam praktiknya, serangkaian kasus keracunan makanan di sekolah justru membuka satu fakta pahit: masalah MBG bukan pada niat, melainkan pada desain kebijakan.

Makanan bukan komoditas biasa. Ia sensitif terhadap waktu, suhu, dan kebersihan. Semakin panjang rantai distribusi, semakin tinggi risikonya. Sayangnya, MBG dirancang menyerupai proyek katering nasional—mengandalkan vendor besar dengan jarak dapur ke sekolah yang jauh, tanpa penghangat makanan, dan pengawasan lapangan yang lemah. Dalam ilmu pangan, ini bukan sekadar kelalaian, melainkan resep pasti menuju masalah.

Pertanyaannya sederhana:

mengapa makanan anak sekolah harus dikirim jauh, padahal dapur, warga, dan sumber pangan ada di sekitar sekolah itu sendiri?

Desa dan Kelurahan Bukan Masalah, Justru Solusi

Selama ini ada anggapan bahwa desa dan kelurahan rawan salah kelola. Pandangan ini keliru dan bias. Faktanya, desa telah bertahun-tahun mengelola Dana Desa bernilai miliaran rupiah, menjalankan BUMDes, posyandu, hingga kegiatan pangan berbasis komunitas. Secara sosial dan budaya, masyarakat lokal justru lebih terbiasa mengelola makanan massal dengan standar kebersihan yang dijaga oleh rasa malu sosial dan pengawasan kolektif.

MBG seharusnya dikelola dengan prinsip wilayah:

Dapur dekat sekolah

Rantai distribusi pendek

Waktu masak ke konsumsi singkat

Pengawasan langsung oleh orang tua, sekolah, dan puskesmas

Model ini bukan hanya lebih aman, tapi juga lebih ekonomis dan berkelanjutan.

Efek Ekonomi yang Selama Ini Hilang

Dengan desain terpusat, uang MBG mengalir ke vendor besar. Dengan desain berbasis desa, uang itu:

Menghidupi petani lokal

Menggerakkan UMKM dapur

Memberi kerja ibu rumah tangga

Menguatkan ekonomi wilayah

MBG seharusnya bukan sekadar program gizi, tetapi pengungkit ekonomi lokal. Kesempatan ini hilang karena negara tidak percaya pada struktur paling dasar yang dimilikinya: desa dan kelurahan.

Keracunan Bukan Insiden, Tapi Konsekuensi Sistem

Kasus keracunan MBG tidak bisa dipandang sebagai “oknum” atau “kecelakaan teknis”. Ia adalah alarm keras atas desain kebijakan yang salah arah. Negara tidak boleh menormalisasi risiko demi mengejar skala cepat dan pencitraan.

Anak-anak bukan kelinci percobaan kebijakan.

Saatnya Mengoreksi Arah

Jika pemerintah serius menjadikan MBG sebagai warisan kebijakan, bukan beban politik, maka koreksi harus dilakukan sekarang:

Desentralisasi pengelolaan MBG ke desa/kelurahan

Batasi jarak dapur dan waktu distribusi

Libatkan puskesmas dan warga sebagai pengawas aktif

Transparansikan anggaran hingga ke papan sekolah

Negara kuat bukan negara yang mengendalikan segalanya dari pusat, melainkan negara yang percaya dan memberi ruang pada rakyatnya untuk bekerja dengan benar.

MBG masih bisa diselamatkan. Tapi hanya jika negara mau merendahkan ego proyek dan kembali pada logika paling dasar:

makanan anak harus dimasak dekat, dimakan cepat, dan diawasi bersama.